4 Legislator Nunukan Berada di Tengah Kepungan Demonstran Mahasiswa yang Menolak UU Cipta Kerja

Portalpergerakan.com, NUNUKAN – Teriakan Mahasiswa Perbatasan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang menggema di depan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kian santer dan memanas saat ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa Hafid memberikan pernyataan yang dinilai tidak layak keluar dari lisan seorang ketua lembaga perwakilan rakyat.
Leppa mengatakan belum tahu menahu mengenai adanya Undang-Undang Omnibus Law dan meminta waktu untuk mendalami issue tersebut bersama para anggota DPRD lainnya.
‘’Kita akan memperjuangkan itu, kita minta waktu 2 atau 3 hari, saya baru tahu ada Undang-Undang Omnibus Law itu,’’ ujarnya kepada khalayak demonstran, Kamis (08/10/2020).

Jawaban tersebut sontak memantik teriakan kencang dan saling bersahutan di barisan demonstran, para mahasiswa bergantian mempertanyakan jawaban dari ketua DPRD, apakah ketua DPRD Nunukan tidak pernah lihat berita? Benarkah pernyataan tersebut keluar begitu saja dari seorang ketua dari lembaga perwakilan rakyat yang terhormat?
“Ketua DPRD bilang baru tahu? Miris… apa gak lihat berita? Apa yang terjadi di pusat itu berdampak pada kita, tolong jangan tidur, banyak anggota DPRD tidur saat rapat, begitu bangun tidur menyusahkan rakyat,’’ kata salah satu orator demo Hardian Anugerah.
Hardian juga langsung memimpin pengucapan kalimat Istighfar tanda keprihatinan sekaligus kalimat Istirja’ sebagai tanda matinya kepekaan wakil rakyat.
‘’Astaghfirullohal ‘adzim, ketua DPRD Nunukan yang terhormat tidak tahu Undang-Undang Omnibus Law, Innalillahi wainna ilaihi rojiun, nurani wakil rakyat telah mati,” teriaknya lantang.

  • Hanya 4 anggota DPRD Nunukan yang masuk kantor

Ratusan demonstran yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa Nunukan terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah dan Komisariat Politeknik Nunukan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC. PMII) Nunukan, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC. IMM) Nunukan, BEM PDD Politeknik Negeri Nunukan, STIT Ibnu Khaldun Nunukan, HKBMN, IPMN-KT, IPMAN, HIMAPEN Samarinda, FMN Yogyakarta, HPMN Kaltara, dan PMKU Sumbawa menyambut seruan aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja/Omnibus Law 08 Oktober 2020.
Sayang, hanya ada 4 anggota DPRD Nunukan saat demonstrasi dilakukan, masing-masing, 2 orang dari partai Hanura Hj. Rahma Leppa Hafid dan Jainuddin, serta 2 orang dari partai Demokrat, Saleh dan Gat Khaleb. Sementara 21 anggota lain tengah berada di luar kota.
Koordinator lapangan J.J Hendrawan menyangsikan kepedulian anggota DPRD kepada kaum buruh, karena meski gelombang penolakan dilakukan sejak Undang-undang tersebut masih sekedar wacana sudah terjadi, tidak ada aksi apapun yang dilakukan oleh DPRD di daerahnya.
‘’Kalau representasi dari rakyat, kenapa DPRD Nunukan tidak langsung mengirim surat ke Senayan waktu itu? Kita gak mau jawaban akan, akan dan akan, anda wakil rakyat pasti pintar, tapi kami gak butuh hanya pintar, yang kami butuh wakil yang pintar dan benar, karena pintar belum tentu benar, Beri kami kepastian bagaimana sikap anggota dewan yang terhormat,’’ kata J.J Hendrawan.
Para mahasiswa menyebut, adanya UU cipta kerja sama saja DPR dan pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki, mereka melegalkan hal tersebut dalam bentuk UU Omnibus law, padahal seharusnya mereka focus pada pembenahan ekonomi di masa pandemi covid-19.
Para mahasiswa Nunukan yang menyebut dirinya adalah calon buruh dan mayoritas anak buruh ini kecewa karena DPRD dan pemerintah tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat di tengah pandemic Covid-19, proses pembentukan UU cipta kerja tidak partisipatif dan ekslusif.
‘’Hal itu melanggar prinsip kedaulatan rakyat sesuai pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan tidak mencerminkan azas keterbukaan sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang undangan, terlebih pembentukan dan pengesahannya dilakukan di tengah pandemic.’’tegasnya.

Ketua DPRD bersama 3 Anggotanya Menghadapi Para Demontrans yang Menolak Omnibus Law
  • Saling Debat di Ruang Rapat DPRD Nunukan

Aksi ekstrim yang sejatinya akan dilakukan di depan kantor DPRD Nunukan bisa diredam aparat keamanan dengan mengamankan sejumlah ban bekas, korek api dan barang-barang terlarang lain, para mahasiswa akhirnya saling sindir dengan 4 anggota DPRD yang hadir.
Dewi yang tampil sebagai orator mengucapkan terima kasih kepada DPR karena sudah menyadarkan mahasiswa untuk bersatu dengan buruh, dan sama-sama berjuang melawan Omnibus Law.
“Gak usahlah urusi hari libur buruh yang sudah diatur dua hari itu, kita manusia bukan robot, lain kalau DPR sakit, kalian ditampung BPJS kelas VIP, sementara kami bahkan dipersulit, malah disuruh beli obat warung, baju kami rombeng kalian branded, dan kalian berubah menjadi Dewan Penyiksa Rakyat, apa tujuan utama anda? Kalian keliling datangi kami cari suara, gak peduli jalanan becek, gang sempit meski hanya disuguhi kopi kapten dan kopi bubuk, kalian lupa sumpah jabatan, kami ada disini mewakili para buruh yang tinggal di pelosok, mereka gak bisa datang ke DPRD karena butuh biaya besar.” katanya.
Para pendemo yang berteriak minta diskusi mendalam akhirnya diizinkan masuk ke gedung DPRD, ada 14 perwakilan mahasiswa yang kemudian masuk ruangan rapat. Debat terjadi saat mahasiswa dan 4 anggota DPRD Nunukan sama sama keukeuh bertahan pada pendapat mereka.
Adu argument tentang terminology omnibus law, apa makna demokrasi dan pasal pasal yang kontroversi di UU omnibus law seperti perubahan regulasi Upah Minimum Kabupaten (UMK), pengurangan nilai pesangon, Perjanjian Kerja Paruh Waktu Tertentu (PKWT), jam kerja yang dinilai eksploitatif juga hak cuti bagi karyawan menjadi pembahasan serius, sampai pada puncaknya tensi meninggi sampai tercetus kata kata kasar dan saling serang.
“Kalian ini pendemo ecek-ecek, lembaga DPRD Ini bersifat kolektif kolegial, gak bisa memutuskan sesuatu kalau para anggota dewan gak ada, jangan paksa kami menyetujui apa aspirasi kalian saat ini, butuh waktu untuk membahas itu,” kata Gat Khaleb.
Gat mengatakan, secara nasional, hanya Demokrat dan PKS yang tidak setuju dengan UU omnibus law, sehingga butuh waktu untuk membahas apa yang menjadi tuntutan mahasiswa bersama dengan anggota DPRD lain.
“Saat ini kan sudah pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditempuh sebagai upaya menggugat undang undang dimaksud, Kalau saya dan pak Saleh bisa saja memberi pernyataaan menolak, karena kami dari Demokrat, kan beda urusannya dengan dua lainnya yang dari Hanura dan dengan anggota DPRD Nunukan lain, kita gak bisa main setuju saja,” kata Gat dikuatkan Jainuddin dan Saleh.
Mahasiswa membalas dengan tak kalah sengit, mereka tidak terima aksi demo mereka dibilang ecek-ecek.
“Mengapa bapak bilang aksi demo kami ecek-ecek? Logika bapak berfikir saja masih berat membela partai ketimbang rakyat, apa mau dibahas lagi pak? Undang undang itu 905 halaman pak, bu, butuh waktu berapa lama kami menunggu pembahasan? Kan cukup memberi rekomendasi atas nama pribadi menyatakan menolak, sementara 21 anggota lain bisa menyusul kalau memang tidak bisa secara kelembagaan?” kata koordinator aksi J.J. Hendrawan.
Debat panas tak menghasilkan kata mufakat, ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa menegaskan tidak mau menanda tangani kesepakatan untuk menyetujui aksi penolakan mahasiswa terhadap UU cipta kerja, pendemo lalu membubarkan diri dari gedung DPRD Nunukan dan melanjutkan aksinya membakar ban di tugu bundaran pelabuhan sekaligus melakukan orasi mereka. ***

Aksi Bakar Ban Oleh Demonstran Sebagai Protes Omnibus Law di Tugu Bundaran Pelabuhan Tunon Taka Nunukan
Penulis : Faisal
Editor  : Suriadi

One Reply to “4 Legislator Nunukan Berada di Tengah Kepungan Demo Mahasiswa yang Menolak UU Omnibus Law”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *